DPRD Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Raperda Produk Halal serta Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko Tinggi

WOWBEKASI.ID  – DPRD Kota Bekasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan berlangsung dalam tiga termin selama Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 6 Agustus, 10 Agustus, dan 16 Agustus 2026. Sosialisasi akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kota Bekasi, mulai dari aula kecamatan, aula kelurahan, hingga kantor RW agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, mengatakan sosialisasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses legislasi yang terbuka, transparan, dan partisipatif.

“Melalui kegiatan ini kami ingin masyarakat lebih memahami rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas DPRD bersama Pemerintah Kota Bekasi. Selain menjadi sarana edukasi, masyarakat juga memiliki kesempatan menyampaikan masukan agar perda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Lia, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, dua rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan kepada masyarakat meliputi Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Seksual Berisiko Tinggi.

Lia menjelaskan, kedua raperda tersebut saat ini masih dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) 9 dan Pansus 10 DPRD Kota Bekasi. Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan sebelum memasuki tahap penetapan agar masyarakat memahami tujuan dan substansi regulasi yang sedang disusun.

“Kami ingin masyarakat mengetahui isi raperda sejak proses pembahasan berlangsung sehingga ketika nanti ditetapkan menjadi perda, aturan tersebut telah dipahami sekaligus mendapatkan dukungan dari masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, DPRD Kota Bekasi akan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, di antaranya pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, serta perangkat daerah terkait.

Forum sosialisasi juga akan menjadi ruang dialog antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat untuk menghimpun berbagai saran maupun masukan sebagai bahan penyempurnaan substansi raperda.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Bekasi berharap partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah semakin meningkat sehingga setiap perda yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata, kepastian hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat.